VIP RSUD, Bersiaplah Dibongkar MK


Kastanisasi dalam dunia pendidikan berakhir sudah. Adalah MK yang berjasa menghilangkan perbedaan pelayanan pemerintah kepada warganya yang kebetulan ada yang beruntung berstatus kaya di tengah-tengah warga yang tak beruntung atau miskin.
Sekolah RSBI/SBI karena berbiaya mahal, memang menutup kesempatan kepada warga pas-pasan untuk menikmati pelayanannya. Apalagi bagi warga miskin. Orang Betawi bilang, muke lo jauh.
SBI dan RSBI adalah milik pemerintah, sama halnya dengan sekolah-sekolah biasa. MK mengnggap tak semestinya sekolah SBI/RSBI mendiskriminiasi warga pas-pasan hanya gara-gara mereka tak mampu membayar, karena sesungguhnya sekolah-sekolah itu milik pemerintah.

Dengan jalan pikiran seperti itu, RSUD-RSUD yang tersebar di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan Ruang VIP dan pengkelasan lainnya mulai sekarang wajib bersiap-siap. Sifat diskriminasi pelayanan Ruang VIP kongruen dengan pelayanan premium oleh SBI/RSBI.

Bila dibandingkan dengan Ruang Kelas III yang diisi hingga 8 orang per kamar, Ruang VIP sangatlah nyaman. Bukan hanya ruangannya saja. Dokternya, perawatnya, rangkaian bunga hidup saban hari, dan pelayanan kamar operasinya juga berbeda. RSUD dan RSBI/SBI dua-duanya milik pemerintah.

Hanya karena seorang pasien yang mampu membayar Ruang VIP, ia dilayani berbeda dengan warga yang bayarnya minim atau membayar dengan jaminan sertifikat. Tidakkah Ruang VIP RSUD tersebut terang-terangan menciptakan kastanisasi sesama warga negara yang sama-sama diatur oleh UUD 1945?
UUD 1945 memang mudah diucapkan, meskipun sulit menemukan pasal yang mengharuskan pemerintah harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negaranya. Konsep pemerintahan New Public Management yang menerapkan prinsip public choice tak laku dihadapan UUD 1945.

Kita tunggu saja, akankah ada negara lain yang akan mengikuti konsep sama rata, sama rasa, senasib sepenanggungan ala UUD 1945? Ataukah putusan MK tak lain dari sebuah dagangan politik berlabel pro rakyat untuk menandingi kampanye blusukan tanpa henti ala Jokowi?

1 comment:

Powered by Blogger.