BBM dan BLSM, antara Solusi dan Masalah!

Setelah pasar minyak mentah dunia terombang ambing dan terus menerus mengalami kenaikan harga, berakibat pada stabilitas ekonomi dalam negeri. Meskipun Indonesia memiliki beberapa kilang minyak yang tersebar di penjuru nusantara, namun yang dikuasai pemerintah hanya 20 % saja. Sehingga meskipun negara Indonesia memiliki beberapa kilang minyak namun pemerintah Indonesia kerap kali bergantung pada harga minyak mentah dunia. 

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mampu menstabilkan harga barang-barang pokok yang ada didalam negeri melalui subsidi BBM, subsidi tersebut membuat harga BBM yang ada di Indonesia menjadi lebih terjangkau ,lain halnya dengan negara tetangga seperti singapura yang menjual harga Bahan Bakar Minyak yang relatif tinggi. Subsidi yang dilakukan pemerintah Indonesia membuat harga Bahan Bakar Minyak yang ada di Indonesia berada dibawah harga minyak dunia , triliyunan pemerintah mengeluarkan APBN untuk mensubsidi BBM.

Ketika harga minyak mentah dunia merangkak naik pemerintah langsung merasakan dampak akibat dari hal tersebut, pemerintah bersusah payah melakukan berbagai cara untuk mampu manghadapi ancaman dari harga minyak mentah yang terus menerus naik, sangat disayangkan ketika negara penghasil minyak terombang ambing akibat dari kenaikan harga minyak dunia. Padahal jika melihat pada UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 28 menyebutkan bahwa penentuan harga minyak Indonesia ditentukan oleh pemerintah bukan pada mekanisme pasar, namun yang terjadi ketakutan pemerintah dalam hal ini kenaikan harga minyak mentah dunia sehingga setiap kali minyak dunia naik maka pemerintah kalang kabut untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. 

Naiknya harga minyak mentah dunia dan APBN yang terus menerus memberatkan akhirnya Pemerintah belum lama ini melaksanakan kebijakan yang kurang popular ditelinga masyarakat luas , yakni menaikan harga BBM, semenjak pemerintahan SBY kenaikan BBM telah berlangsung sebanyak 2 kali selama periode kepemimpinannya, dan terakhir yang menimbulkan berbagai macam penolakan yang terjadi. Kenaikan harga bahan bakar minyak sangat penting sekali bagi keberlangsungan perekonomian masyarakat kecil. Pemerintah berdalih menaikan harga BBM dikarenakan subsidi energi sudah terlampau memberatkan APBN, pada tahun 2013 saja pemerintah telah mengeluarkan 194 Triliyun jika ditotalkan dengan subsdi energi lainnya termasuk listrik dan lain-lain maka jumlahnya sangat besar yakni 307 Triliyun ( Mentri ESDM 13/05/13).

Meskipun sebelumnya banyak yang menolak kebijakan tersebut, namun pada akhirnya pemerintah menaikan harga BBM setelah mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan yang menyebutkan pemerintah dianggap bimbang dan galau. Akibat dari kenaikan BBM tersebut jauh hari sebelum pemerintah belum menaikan standar harga yang ditentukan telah terjadi kenaikan harga bahan pokok dan memberatkan masyrakat kurang mampu. Ibu rumah tangga harus sebijak mungkin membelanjakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari karena imbas dari kenaikan bahan pokok yang ada di pasaran.

Seperti halnya kebijakan pada umunya tentunya salah satu ada nilai yang harus dikorbankan, ada kekurangan dan kelebihan akibat diterapkannya kebijakan tersebut. Kenaikan harga BBM meskipun memberikan manfaat terutama dalam penghematan APBN karena mengurangi subsidi terutama dalam sektor energi yang dapat dialihkan ke sektor lainnya seperti pendidikan, alokasi BLSM serta pengadaan infrastruktur guna menunjang kemajuan investasi namun disisi lain kenaikan harga BBM menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Kenaikan harga BBM memunculkan masalah baru yang tidak kalah pentingnya yakni munculnya pengangangguran-pengangguran baru,dampak tersebut dirasakan oleh masyrakat kecil yang usahanya tergerus akibat dari mahalnya biaya produksi.

Meskipun pemerintah berdalih dengan kenaikan harga BBM dan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, namun pada kenyataanya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terjadi meskipun hal semacam ini dapat diprediksi sejak awal, seolah-olah pemerintah tidak ambil pusing dalam menetapkan kebijakan tersebut dan menurut penulis sendiri hanya sebatas mengubah kemasan kebijakan pada tahun sebelum-sebelumnya. Kekurangan BLSM meliputi berbagai aspek yakni sasaran, bentuk dan lain sebagainya. BLSM yang diterima oleh masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya berhak menerima namun kenyataannya tidak menerima. Dalam hal ini data yang yang disajikan pemerintah untuk menjadi acuan daftar penerima BLSM tidak lagi Up to date , data yang disajikan oleh BPS adalah data masyrakat miskin 2011 namun ironisnya adalah digunakan untuk acuan pembagian BLSM tahun 2013 yang jika dicerna dengan akal sehat tentunya data tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Bukan hanya itu, anggaran yang kurang juga berimplikasi terhadap penerima BLSM yang tidak menyeluruh, hanya sebagian masyarakat miskin yang menerima menimbulkan kecemburuan sosial yang terjadi. Masyarkat disuatu daerah mendapatkan bantuan tersebut namun dilain pihak ada masyarakat yang berhak namun tidak mendapatkan bantuan. Bantuan semacam ini juga menerut penulis sendiri sudah salah dalam segi bentuknya, hal semacam ini sangat rawan sekali digunakan untuk alat politis partai tertentu, karena bantuan tersebut tidak sepenuhnya membantu, yang diinginkan masyarakat adalah harga kebutuhan bahan pokok yang murah serta kesehatan yang memadai, bantuan tersebut tidak membuat masyarakat menjadi kaya namun bantuan tersebut menjadikan masyarakat yang manja dan malas, jika demikian halnya, kenapa pemerintah masih memilih kebijakan seperti itu akibat dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.(dt)
Comments
0 Comments

0 komentar: