BBM (jangan) Naik !



Beberapa minggu kebelakang ini, publik terus menerus disajikan dengan berita mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan di lakukan oleh pemerintah. Dilema pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini sangat terasa, muncul pro dan kontra yang berujung pada ketidakpastiaan kapan kebijakan ini akan dilaksanankan. Selama ini banyak opini yang muncul dari berbagai sudut pandang tertentu, entah itu menolak ataupun menerima apabila BBM di naikkan. Perdebatan-perdebatan yang muncul ujung-ujungnya menyangkut permasalahan masyarakat miskin atau masyarakat kecil rentan yang selama ini banyak menerima dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM. Menarik untuk disimak lebih jauh, karena bagaiamanapun juga presiden yang mengatasnamakan dirinya sebagai “wong cilik” justru malah membuat sebagian masyarakat kecil terhenyak. Pengalihan kekuasaan dari presiden sebelumnya (SBY) ke Presiden Jokowi belum berjalan 100 hari, tetapi masyarakat terus di buat “kagum” akan gebrakan beliau yakni menaikan harga BBM atau mengalihkan subsidi BBM kedalam sektor-sektor yang produktif.

Kebijakan menaikan harga BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi hampir mirip seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya ( SBY). Beda kepemimpinan beda kemasan, ya begitulah yang di tontonkan para pemimpin kita kepada masyarakat luas. Sebelumnya ada BLSM sekarang ada KIS, KIP, KKS. Apapun itu namanya yang jelas itu semuanya sama, meskipun apa yang diungkapkan ke publik terlihat berbeda. Kehadiran kartu-kartu sakti dianggap sebagai obat mujarab bagi sebagian politisi di negeri ini, kehadirannya (kartu) dinilai sebagai bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Padahal, selama ini banyak kritik yang dilontarkan kepada pemerintahan sebelumnya mengenai bantuan-batuan yang sifatnya tunai (sebut BLSM), tetapi malah diteruskan kembali dengan berbagai kemasan yang berbeda. (Baca : BBM dan BLSM antara solusi dan masalah

Kebijakan kenaikan harga BBM di era pemerintahan SBY banyak dipengaruhi harga minyak mentah dunia yang terus menerus naik, masalah budget menjadi faktor utama mengapa kenaikan harga menjadi hal yang sangat urgent untuk dilakukan. Harga minyak mentah dunia yang pada saat itu (tahun 2012) sebesar 123 dollar AS per barel ( Kompas, 7 Maret 2012) telah dirasa terlalu berat untuk menanggung beban subsidi BBM yang kian hari konsumsinya kian meningkat. Era pemerintah Jokowipun sama, tidak kalah dengan pemerintahan sebelumnya, belum lama menjabat kebijakan populis (kenaikan harga BBM) langsung ditelurkan. Lantas, bagaikan bola salju yang terus menerus berputar dan membesar menyebabkan efek domino di berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan masyarakat, misal harga kebutuhan pokok yang melonjak serta tarif angkutan umum yang naik menjadi perbincangan hangat di publik dan media massa. 

Dalih pemerintah dulu dan sekarang memang dirasa hampir mirip, penghematan APBN agar tidak jebol sehingga kondisi fiskal tetap sehat menjadi alasan klise yang selama ini pemerintah bangun. Kini harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) selama Oktober 2014 tercatat US$ 83,72 per barel cenderung turun dari harga semula sebesar US$ 94,97 per barel pada bulan sebelumnya (Tempo, 2014). RUU APBN 2015 telah disahkan, pos anggaran yang di tetapkan pemerintah sebelumnya (SBY) sebesar US$ 105 perbarel, ada selisih yang terjadi apabila berkaca pada harga minyak mentah dunia sekarang. lalu alasan apalagi yang pemerintah Jokowi ingin di bangun? bukankah terdapat selisih harga sekian US$ dollar.

Selain itu, Kebijakan subsidi BBM atau pengalihan subsidi BBM tidak serta merta membuat masyarakat kecil bahagia justru semakin sengsara. Masyarakat kecil terus menerus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di satu sisi kebijakan subsidi BBM tidaklah memihak rakyat kecil ( lebih banyak di konsumsi golongan menengah ke atas), disisi lain mereka juga harus menerima imbas dari kenaikan harga barang-barang lainnya apabila BBM resmi di naikkan. Jangan sampai negara ini lebih kapitalis dari pada negara kapitalis itu sendiri, Segalanya di tentukan oleh mekanisme pasar seperti contoh AS dan Prancis. Padahal Amerika sendiri sebagai negara kapitalis kenyataannya banyak menerapakan subsidi luar biasa besar bagi peternakan sapi dan pertanian jagungnya. Wajar saja, tiap kali kebijakan ini akan di implementasikan muncul penolakan-penolakan dimana-mana karena jelas sekali Kenaikan harga BBM akan banyak merugikan/membebani masyarakat kecil dan semakin mendiskriminasi hak rakyat. Meskipun tidak dinikmati masyarakat kecil, subsidi BBM berpengaruh besar terhadap perubahan beban hidup masyarakat.

Coba kita renungkan bersama, sejatinya pemerintah kini telah banyak melakukan kelalaian dalam menggarap pekerjaan rumahnya sendiri, diversifikasi energi dan lambat mengembangkan infrastruktur sehingga masyarakat cenderung resisten terhadap kebijakan yang diambil (Menaikan BBM) mungkin salah satu faktornya. Masyarakat berbicara mengenai apa yang mereka rasakan, karena sangat logis jika terjadi kenaikan BBM, mereka merasa terbabani. Kartu-kartu jokowi yang dianggap sakti saya kira tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan, masyarakat tidak hanya butuh belas kasihan dari negara dengan kartu-kartu tersebut. Negara seharusnya menyediakan kail bukan hanya barang jadi yang bisa membuat masyarakat miskin justru semakin manja, penyediaan lapangan kerja yang memadai lebih dinilai mujarab dari pada kartu-kartu sakti tersebut. Singkatnya, kenaikan harga BBM dapat diterima oleh masyarakat luas jika saja antisipasi terhadap dampak kenaikan BBM mampu meminimalisir harga kebutuhan pokok, tarif angkutan massal yang murah, pelayanan pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, perlindungan terhadap usaha kecil menengah, serta pengembangan energy alternatif.
Comments
0 Comments

0 komentar: